Pasalnya, gubernur terpilih, Anies Baswedan, dikatakan akan melakukan aksi pembersihan besar-besaran di kalangan PNS setelah ditinggalkan oleh Ahok nanti. Anies dikatakan akan mencopot orang-orang yang disinyalir terlibat untuk kemenangan Ahok-Djarot.
Ahok yang mendengar keresahan di kalangan pegawai pemprov pun lantas menenangkan mereka dan terus memotivasi para pejabat agar tetap bekerja sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat. Ahok tidak ingin semangat revolusi mental, anti korupsi, dan melayani dengan hati yang susah payah dibangun menjadi hilang karena ulah segelintir orang yang asal berbicara.
Isu yang terus dihembuskan oleh kelompok pendukung Anies-Sandi ini berawal dari pernyataan kontroversial Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik. Pejabat di Pemprov DKI, menurut Taufik, harus satu visi dengan Anies-Sandiaga, dan yang tidak satu visi dan misi akan diganti segera Oktober nanti. Taufik menyampaikan hal itu setelah Anies-Sandiaga dinyatakan menang pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga.
“Pastilah, masak enggak,” kata Taufik di Posko Anies-Sandi di Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).
Hal itu dipertegas kembali olehnya ketika ditanyakan di Posko Anies-Sandi di Jalan Cicurug. Ketika itu Taufik ditanyakan tentang kemungkinan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah akan diganti, Taufik mengatakan,
“Saefullah enggak yakin kita (Anies-Sandi) menang. Kalau tahu enggak yakin kita menang, bagaimana (bisa dipertahankan)?” kata Taufik sembari tertawa.
Kakak kandung tersangka korupsi M Sanusi itu memastikan, ia akan membicarakan hal ini dengan Anies-Sandi. Sebab, perombakan ini dinilainya penting untuk mendukung program Anies-Sandi pada tahun 2018.
“Anies bilang kan ini gerakan, supaya di dalam sama gerakannya, (SKPD) harus satu visi,” ujar Taufik.
Sementara itu di jajaran walikota pun beredar isu yang sama, para walikota yang diusulkan untuk dipecat adalah Walikota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sedangkan Walikota Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu, Taufik masih memberi lampu hijau. Dia belum melihat adanya indikasi keterlibatan mereka di Pilkada Jakarta.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengatakan bahwa ia melihat adanya keterlibatan empat wali kota itu, terlibat untuk kemenangan Ahok-Djarot. Namun Taufik tidak merinci keterlibatan yang dimaksudkan itu seperti apa.
Ahok: “Tenang Saja, Jabatan Itu Tuhan yang Kasih.”
Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/4/2017), mengatakan kepada wartawan, ada regulasi yang mengatur gubernur terpilih bisa mengganti pejabat, setelah menjabat selama enam bulan. Hal itu juga berlaku jika Anies-Sandi misalnya berencana mengganti Saefullah dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Mereka harus meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden terlebih dahulu. “Atas seizin Mendagri,” kata Ahok.
Berdasarkan undang-undang, sekretaris daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Gubernur. Penggantian pejabat eselon I seperti Sekda harus melalui rapat di tingkat pemerintah pusat.
Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga memastikan, pergantian pejabat merupakan hak yang dimiliki tiap kepala daerah, termasuk Anies dan Sandi juga berhak merombak jajaran pejabat DKI setelah mereka nanti resmi dilantik.
Pada lain kesempatan, Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama juga menyampaikan kalimat penyemangat kepada para pejabat DKI di sela acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Input Data dalam rangka Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan di Kelurahan Se-Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/4/2017).
“Kelompok sana sudah bilang, camat yang nggak pro mereka mau diganti, wali kota mau diganti, lurah mau ganti,” ujar Ahok.
Ahok meminta camat dan lurah yang hadir pada acara tersebut tidak khawatir. Pasalnya, lanjut dia, seseorang mendapat atau kehilangan jabatan atas kehendak Tuhan. Kemudian Ahok juga meminta para pejabat DKI untuk bekerja sebaik mungkin melayani warga.
“Tenang saja, jabatan itu Tuhan yang kasih. Sekarang jadi pejabat duduk-duduk saja dapat (gaji) Rp 13 juta. Jadi staf santai saja, sudah lumayan (gajinya),” kata Ahok, seraya tertawa.
Namun tingginya gaji itu diharapkan sejalan dengan baiknya kinerja pejabat atau pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
“Kalau enggak benar, dipecat Komisi ASN, baru nyaho. Ini penting,” kata Ahok.
Mudah-mudahan dengan hasil kerja yang baik, Anies dan Sandi tidak memiliki alasan untuk mencopot pejabat yang sudah benar dan baik, seperti halnya Anies berhasil “memecat” Pak Ahok dari jabatan Gubernur meskipun tingkat kepuasannya tinggi. Andaipun dicopot, mudah-mudahan digantikan dengan yang jauh lebih baik lagi. Bukan karena alasan-alasan klise seperti tidak pro apalagi karena tidak seagama.
0 coment�rios: