Siapa yang tak kenal dengan Menteri nyentrik satu ini? Menteri dengan pengalaman segudang, meski hanya hanya lulusan SMP. Kala ditunjuk sebagai Menteri KKP, berbagai kalangan terutama dari akademisi berkoar-koar tak karuan. Ia diremehkan para pakar dan guru besar hampir di setiap Perguruan Tinggi.
Memang begitulah Indonesia. Negeri paling nyinyir di dunia. Negeri dimana lembaran ijazah adalah segala-galanya. Tanpa ijazah, kita bukanllah apa-apa (dalam artian pengakuan sosial). Banyak orang yang masih terjebak untuk menilai sebuah buku hanya dari sampulnya.
Menteri Susi adalah anomali dalam kabinet Presiden Jokowi. Meski tidak mengecap bangku Perguruan Tinggi, namun segala kebijakannya membuat banyak dari kita terkaget-kaget. Segala kebijakan Menteri Susi memang tidak kalah mengejutkan dibanding Ahok.
Di dalam kabinet Presiden Jokowi, tampaknya Ia menjadi satu-satunya Menteri dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan yang cukup kontroversial. Tak heran bila Menteri yang nyentrik satu ini lebih dikenal sebagai “penenggelam kapal”.
Penenggelaman Kapal Ilegal
Menteri Susi mulai menggelamkan kapal sejak 2015 lalu, setahun setelah Ia menjabat sebagai Menteri KKP. Pilihan aksi ini terbilang berlawanan dari sikap para pejabat terdahulu. Peledakan kapal-kapal ilegal yang tertangkap, sontak melambungkan namanya.
Tercatat bahwa pada tahun 2015 sebanyak 117 kapal ditenggelamkan. Sementara pada tahun 2016, jumlah kapal yang ditenggelamkan mencapai 115 kapal. Hanya selisih tipis dari jumlah pada tahun sebelumnya. Terhitung hingga hari ini, sudah sebanyak 380 kapal yang sudah ditenggelamkan.
Atas rekor penenggelaman kapal ini, Susi ditanggapi oleh Senator Whitehouse sembari bercanda. Ia mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja Susi menjaga lautan.
“Anda telah menenggelamkan kapal dengan jumlah yang bahkan jauh lebih banyak daripada US Navy (Angkatan Laut AS),” katanya.
Penurunan jumlah kapal illegal pada tahun 2016 bukan berarti bahwa petugas yang kedodoran, melainkan indikasi bahwa pengawasan yang dilakukan semakin baik.
Selain itu, selama 2016, 35 armada kapal pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan memeriksa 3.783 kapal perikanan di laut. Dari jumlah tersebut, 163 kapal ditangkap karena kedapatan melakukan pencurian ikan, termasuk 140 buah merupakan kapal berbendera asing.
Adapun kapal-kapal asing yang ditangkap didominasi oleh kapal berbendera Vietnam sebanyak 83 kapal. Sedangkan 29 kapal berbendera Filipina, 26 kapal berbendera Malaysia, 1 kapal dari Thailand, dan 1 lainnya dari Cina.
Seluruh penangkapan dan penenggelaman ini merupakan hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) 115. Satgas 115 merupakan tim yang terdiri dari sejumlah instansi antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, Bakamla, dan Kejaksaan. Satgas anti illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing ini berada langsung di bawah Presiden dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Komandan.
Tak hanya menahan dan menenggelamkan kapal, Satgas 115 juga menangkap para awak kapalnya. Selama 2016 terdapat 287 Anak Buah Kapal (ABK) yang direpratriasi ke negara asal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 nelayan asal Vietnam dipulangkan dari Pontianak, Batam, Natuna, dan Tarempa menuju negaranya.
Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan
Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan
Pertumbuhan PDB sub sektor Perikanan triwulan I-2017 mencapai 7,87%. Di samping itu dukungan pemerintah terhadap nelayan dengan pemberian sarana prasarana penangkapan ikan bisa meningkatkan hasil tangkapan.
Di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencetak rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah. Tahun lalu, PNBP sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 360,86 miliar.
Angka itu meroket dari PNBP 2015 yang hanya Rp 77,49 miliar. Angka ini adalah pencapaian tertinggi selama KKP ada. Pencapaian ini bisa tercapai karena berbagai upaya yang sudah dilakukan, seperti membuka gerai perizinan dokumen kapal nelayan dan gerai permodalan nelayan.
Keberhasilan lainnya adalah produksi perikanan tangkap selama 2016 juga menunjukan kenaikan dari tahun 2015. Produksi perikanan tangkap mencapai 6,83 juta ton pada tahun 2016 atau sebesar Rp 125,38 triliun. Angka itu naik bandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 6,77 juta ton senilai Rp 122,4 triliun.
Pada tahun 2017, pagu anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp 2,024 triliun atau naik dari APBN-P 2016 sebesar 1,856 triliun. Penggunaan anggaran ini ditujukan pada pembangunan 1.080 unit kapal perikanan, 2.990 unit Alat Penangkap Ikan, dan 500 ribu premi Asuransi Nelayan.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk membangun 4 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dan 7 pelabuhan perikanan prioritas nasional di Muara Baru, Bitung, Jembrana, Sendang Biru, Jayanti, Pangandaran/Cikidang, serta Untia.
Catatan Penutup
Catatan Penutup
Kendati di dalam negeri Susi selalu menjadi korban nyinyiran kaum sebelah, di luar negeri justru Ia sangat diapresiasi. Ia tidak gentar ketika berbicara dalam diskusi tentang Masa Depan Kelautan di Washington, Amerika Serikat.
Selain Susi sebagai nara sumber, ada juga pemateri lain dari berbagai kampus, seperti Ussif Rashid Sumaila dari University of British Columbia, Greg MacGillivray, dan Ben Harpern dari Universitas Santa Barbara California.
Di hadapan Senator AS Sheldon Whitehouse, pemimpin Kaukus Kelautan Senat AS, Susi menjelaskan persoalan-persoalan itu dan meminta bantuan untuk menutupi kekurangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia saat ini dalam melawan illegal fishing. Pemerintah masih membutuhkan peningkatan kapasitas pengawasan laut, satelit monitor, dan lainnya yang mendukung upaya penangkapan kapal- kapal asing pencuri ikan.
Susi juga tanpa basa-basi mengatakan tetap akan menenggelamkan kapal-kapal AS yang mencuri ikan di Indonesia. Ungkapan ini disambut dengan gelak tawa para peserta diskusi.
Itulah Susi, Kartini Indonesia. Sebuah anomali dalam kabinet Presiden Jokowi. Ia terbuka apa adanya. Saking terbukanya, bahkan komentarnya pada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sampai membuat fraksi PKB di DPR kebakaran jenggot.
0 coment�rios: