Gerindra dan PKB Optimis Presidential Threshold Dihapuskan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan akan mengupayakan agar pembahasan presidential threshold di RUU Pemilu mengerucut pada penghapusan. Sebelumnya, di Panja RUU Pemilu, tujuh fraksi sepakat presidential threshold ditiadakan, sementara tiga fraksi lain bersikukuh tetap menggunakan ambang batas mengacu pada hasil Pemilu 2014

Begitu pula Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Muhamad Lukman Edy. Ia mengatakan, sesuai mekanisme pengambilan keputusan, jika musyawarah gagal menelurkan kesepakatan, maka jalan terakhir yakni voting.

"Sudah pasti (ada musyawarah) pasti akan ada tetapi kita pada akhirnya jika buntu, kita akan loby, jika tidak bisa juga ya voting," kata dia.

Namun begitu, melihat dinamika pembahasan sejauh ini, baik Riza maupun Lukman optimis bahwa presidential threshold akan diputus 0 persen atau dihapuskan.

"Kalau melihat kekuatan di panja, yang memberikan pendapatnya, posisi terakhir sepertinya kecenderungan presidential threshold 0 persen," kata dia.

Sebelumnya diketahui, perdebatan mengenai presidential threshold ini berpangkal pada pertimbangan konstitusional yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14 tahun 2013. Fraksi yang pro presidential threshold 0 persen berpendapat, keputusan tersebut otomatis berimplikasi pada hilangnya ambang batas pencalonan presiden. Sebaliknya, fraksi yang berseberangan berpandangan, threshold adalah kebijakan yang bisa dirumuskan oleh pembuat undang-undang.